Jumat, 12 Agustus 2016

Press Release : Netralitas ASN Pada Pilwali Kota Yogyakarta 2017

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA YOGYAKARTA
Sekretariat : Jalan Suryopranoto Nomor 54 Gunungketur Pakualaman Yogyakarta
www.panwasjogja.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESS RELEASE


PANWAS KOTA MENDORONG PENEGAKAN NETRALITAS
PNS/Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pilkada serentak dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia meliputi pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota. Diharapkan ajang pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, aman, demokratis, jujur dan adil. Namun bagi PNS yang disebut  Aparatur Sipil Negara (ASN), setiap proses pilkada selalu menimbulkan situasi yang cukup dilematis. Hal itu terkait tugas dan tanggungjawab mereka selaku ASN  sebagai abdi negara namun juga sebagai bawahan yang harus menjalankan perintah atasan. Keadaan itu semakin sulit ketika atasan mereka ternyata juga berniat maju sebagai calon peserta pilkada. Di sisi lain, mereka paham bahwa ada peraturan tegas yang mengharuskan ASN  netral dan tidak boleh berpihak pada peserta pilkada.


Panwas Kota Yogyakarta memahami pentingnya aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara.
Aparatur Sipil Negara (ASN)  adalah ujung tombak pemerintah dalam mengawal demokrasi.  Posisi ASN dalam proses peyelenggaraan pilkada harus netral dan tidak berpihak, ketentuan tersebut tercantum dengan jelas dalam Surat Edaran  bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang menegaskan Netralitas ASN dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
Larangan ASN memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam pilkada juga termuat dalam  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat (b) dan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Netralitas ASN. Ketentuan lebih jelas  tentang netralitas ASN dan sanksinya terdapat dalam  Pasal 4, angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . Disebutkan bahwa PNS dilarang :
a.    terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta; (penjelasan : bertindak sebagai pelaksana kampanye, petugas kampanye/tim sukses, tenaga ahli, penyandang dana, pencari dana).
b.    menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
c.    membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
d.    mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
Terkait netralitas ASN, Panwas Kota Yogyakarta telah menyampaikan surat himbauan kepada Walikota agar senantiasa menegakkan ketentuan undang-undang. Begitu pula bagi penjabat daerah yang berniat maju sebagai calon peserta dalam pemilihan Walikota/ Wakil Walikota didesak untuk mematuhi ketentuan netralitas ASN dan tidak menempatkan ASN pada posisi yang dilematis. Ketegasan itu perlu dilakukan oleh atasan ASN, karena setiap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN terkait netralitas akan dijatuhi tindakan tegas dan ancaman  jenis hukuman berupa sanksi disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN/PNS.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar